Good governance dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada tahun 2003 hal itu baru terwujud, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan tripartit Perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang kemudian disusul dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan Laporan Keuangan BPN RI disusun secara berjenjang. Dengan ditetapkannya tripartit perundang-undangan, mewajibkan setiap Lembaga Pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, untuk dapat membuat laporan keuangan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan SAP sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan negara, tetapi hal ini belum dapat dipenuhi oleh BPN RI, karena BPN RI masih mendapatkan Disclaimer of Opinion dari BPK RI. Satker Kantah Kota Semarang merupakan salah satu Satker tingkat UAKPA yang menjadi obyek sampling pemeriksaan oleh BPK RI pada tahun 2008.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang dideskriptifkan adalah pelaksanaan SAI dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan, dalam rangka memenuhi kaidah akuntabel dan transparan dari realisasi DIPA tahun 2008.

Prosedur Penyusunan Laporan keuangan Satker Kantah Kota Semarang meliputi beberapa tahapan, dimulai dari kegiatan input data
dokumen sumber yaitu: DIPA; Revisi DIPA; SSBP; SPM dan SP2D sampai dengan pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan
belum disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008, yaitu: penyajian laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; realisasi pagu belanja barang dan modal tidak bisa
terealisasi sepenuhnya; terjadinya selisih pada realisasi PNBP dan Mutasi Uang Persediaan pada saat dilaksanakan rekonsiliasi; inventarisasi BMN belum bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya; terjadinya perbedaan pendapat dengan KPPN Semarang I dalam proses kompilasi penyusunan laporan keuangan. Upaya yang ditempuh dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008, yaitu: menyusun laporan keuangan secara manual untuk melengkapi transaksi keuangan pada SAK; pengembalian pagu belanja ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran 2008; melakukan perbaikan pada dokumen sumber dan melakukan penyetoran PNBP ke Bank Pemerintah; melaporkan hasil penilaian aset BMN antara satker dengan KPKNL dalam CaLK; melakukan perbaikan pada proses kompilasi SAI sesuai dengan ketentuan KPPN Semarang I.