Permasalahan mengenai tanah di Indonesia pada era reformasi umumnya mengenai tanah-tanah perkebunan yang terjadi akibat tuntutan masyarakat terhadap tanah perkebunan yang dianggap miliknya yang dirampas pada masa pemerintahan Belanda. Selain itu, karena semakin tingginya kebutuhan atas tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Hal inilah yang menimbulkan okupasi oleh masyarakat terhadap tanah-tanah perkebunan yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha. Dimana areal perkebunan yang secara fisik tidak termanfaatkan dengan baik kemudian diokupasi oleh masyarakat sekitar areal perkebunan. Sebagai contoh, di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut terjadi sengketa akibat okupasi oleh masyarakat sekitar terhadap areal Hak Guna Usaha Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP). Perkebunan PDAP
merupakan bekas perkebunan Belanda yang kemudian terkena nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959. Dengan memperhatikan keadaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Sengketa Tanah Akibat Okupasi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP)
Oleh Masyarakat Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut”. Dari latar belakang tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu apa penyebab terjadinya sengketa, dan upaya apa yang pernah dilakukan terhadap masalah sengketa termasuk peran Kantor Pertanahan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini mendukung 11 Agenda Reformasi Agraria point kelima :”Menangani dan Menyelesaikan Perkara, Masalah, Sengketa dan Konflik Pertanahan di Seluruh Indonesia Secara Sistematik”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan didukung data primer dan sekunder serta tersier. Adapun pengambilan data menggunakan teknik Purposive Sampling.

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, penyebab terjadinya sengketa ini dikarenakan adanya persepsi masyarakat bahwa tanah perkebunan diterlantarkan dari kondisi perkebunan yang tidak efektif dan ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat sekitar dengan tanah perkebunan PDAP. Kedua, upaya yang telah ditempuh dalam penyelesaian sengketa sampai saat ini belum mencapai hasil yang memuaskan kedua belak pihak. Upaya yang dilakukan masih dalam bentuk mediasi. Sedangkan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Garut yaitu memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk sebagai anggota Tim Koordinasi
Penanganan Masalah Pertanahan Kabupaten Garut dan bertindak sebagai mediator.