Meningkatnya kepadatan penduduk tidak sebanding luas tanah yang ada, luas tanah yang cenderung tetap sementara kebutuhan penduduk akan tanah terus meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk yang tak terkendali berdampak pada permasalahan pertanahan yang meliputi sengketa, konflik dan perkara. Poin ke-4 dari prinsip pertanahan menyatakan penataan pertanahan harus berkontribusi untuk menciptakan harmoni, kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa pertanahan dapat dikurangi. Salah satu cara penyelesaian sengketa pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah mediasi. Mediasi merupakan kebijakan yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan penyelesaian Masalah Pertanahan. Salah satu mengenai mediasi yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Mediasi adalah salah bagian alternatif penyelesaian sengketa karena solusi yang dihasilkan lebih mengarah kepada solusi yang mrnguntungkan semua pihak.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga mediasi dan kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui lembaga mediasi.

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian deskriptii dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada, masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan dan kemudian menganalisi untuk memperoleh kejelasan penyelesaian mengenai masalah, kemudian ditarik kesimpulan yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh: sebagai Lembaga mediasi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai mediator membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk memberikan perlakuan yang seimbang kepada para pihak dan dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sekaligus juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Masyarakat memilih
mediasi karena dengan proses yang sederhana tidak memakan waktu yang cukup lama dan bersifat kekeluargaan.