Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain. Masalah yang biasa dihadapi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum adalah ketersediaan tanah yang terbatas sementara kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan(JLS) di Pulau Jawa yang terlaksana karena adanya program pemerintah untuk
menyeimbangkan tingkat pembangunan antara kawasan Jawa bagian Utara dan Selatan. Kabupaten Kebumen sebagai salah satu kabupaten di bagian Selatan Jawa juga melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tersebut. Pembangunan JLS di Kabupaten Kebumen tidak dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada (dikenal sebagai Jalan Deandels)
melainkan merintis jalur baru(dikenal sebagai Jalan Diponegoro).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya proses kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan JLS di Kabupaten Kebumen dan apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut serta upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mengatasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kebumen khususnya daerah-daerah yang dilalui oleh rencana pembangunan JLS disana. Data primer yang diambil bersumber dari keterangan para aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen,anggota Panitia Pengadaan Tanah, masyarakat bekas pemegang hak atas tanah. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen terkait pengadaan tanah JLS Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan JLS di Kabupaten Kebumen mulai dilaksanakan sejak tahun 2006 dan dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan tahun anggaran. Secara garis besar kegiatan ini dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, meliputi penetapan lokasi, pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, penyuluhan, penetapan batas lokasi, identifikasi dan
inventarisasi, pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi, pembentukan lembaga/ tim penilai harga tanah, musyawarah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi, pembayaran ganti rugi, dan pelepasan hak atas tanah. Tapi dalam pelaksanaannya, tidak semua prosedur tersebut dipenuhi sehingga perlu perbaikan terhadap kinerja Panitia Pengadaan Tanahnya maupun instansi pemerintahan lain yang terlibat dalam kegiatan ini agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Beberapa kendala yang timbul selama proses pengadaan tanah dimaksud sudah diatasi dengan berbagai upaya penanggulangan. Sebagian besar sudah dapat
diatasi dan sebagian kecilnya belum menemukan solusi.