Tanah Kas Desa (TKD) merupakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Keberadaan TKD harus dipertahankan dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan desa. Pengelolaan TKD dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Pengelolaan TKD yang dilaksanakan Pemerintah Desa Madigondo dan Desa Bandar memiliki keunikan apabila dibandingkan
dengan pengelolaan TKD di desa-desa lainnya di Kabupaten Magetan. Tujuan penelitian ini adalah : 1). untuk mengetahui sistem pengelolaan TKD Madigondo, Kecamatan Takeran dan Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan; 2). untuk mengetahui kontribusi sistem pengelolaan TKD terhadap pembangunan desanya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti ingin mendeskripsikan fenomena atau keadaan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan TKD dan kontribusi sistem pengelolaan tersebut terhadap pembangunan Desa Madigondo dan Desa Bandar. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat diperoleh data primer maupun data sekunder. Data primer yang diperoleh berupa data tanah kas desa yang sudah bersertipikat, alasan tanah kas desa belum disertipikatkan dan dampak pembangunan bagi masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, baik berupa laporan, peta dan peraturan perundang-undangan. Data-data tersebut kemudian diseleksi dan dianalisis untuk disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sistem pengelolaan TKD Madigondo dan Desa Bandar adalah : 1). swakelola untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum dan bengkok sebagai gaji perangkat desa; 2). sewa, yaitu sewa sawah oleh Pabrik Gula dan masyarakat desa, serta sewa kios di Desa Madigondo yang pembangunannya bertujuan untuk meningkatan ekonomi lokal. TKD Bandar memiliki keunikan karena adanya TKD yang berada di luar wilayah Desa Bandar akibat tukar guling/rulislag pada tahun 2006. Hasil dari pengelolaan TKD tersebut masuk dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). APBDes tersebut dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan desa dan salah satunya untuk pembangunan fisik. Pembangunan yang ada di Desa Madigondo adalah gedung serba guna yang sejak awal pembangunannya pada tahun 2009 salah satu dananya berasal dari hasil pengelolaan TKD. Sedangkan Desa Bandar yaitu adanya rehab Polindes pada tahun 2009, pelebaran jembatan pada tahun 2010 dan rehab balai desa pada tahun 2011.