"...Bagaimana mungkin mau lulus sementara saya saksikan sendiri bangkunya kosong saat itu. Tidak mungkin duduk di bangku lain karena bangku peserta telah disesuaikan dengan nomor tes masing-masing... "

"...masalah lain yang dianggap ada keganjilan adalah adanya formasi sarjana otomotif saat pengumuman tes, tetapi pada saat pengumuman CPNSD hilang... "

Beberapa pemberitaan tersebut adalah sebagian kecil dari banyak hal yang terjadi yang mungkin seringkali tidak kita perhatikan. Birokrasi publik Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, rupanya belum mengalami perubahan signifikan. Reformasi birokrasi publik kita belum pernah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pola patron-klien masih saja selalu terjadi dalam tubuh birokrasi. Karier birokrasi diatur berdasarkan keinginan dari pejabat tertinggi dalam organisasi tersebut.

Birokrasi tergambar sebagai suatu hierarki yang di setiap jenjangnya dilengkapi dengan kewenangan atau otoritas jabatan yang melekat. Tetapi, pola seperti ini juga bisa menjadi sebuah kekeliruan apabila top management birokrasi diberikan sepenuhnya kepada pejabat politik. Sebab, bagaimanapun juga pejabat politik memerlukan dukungan politik. Sehingga, untuk memaksimalkan dukungan tersebut, maka organisasi birokrasi menjadi lahan yang amat menjanjikan untuk menggalang dukungan.

Sementara itu, para pembina kepegawaian adalah pejabat politik yang menghendaki dukungan politik langsung untuk melanggengkan jabatan politiknya. Maka, terjadilah kebiasaan besar-besaran mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan dengan asal-asalan di hampir semua daerah otonom di Indonesia, di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota; pra dan pasca pemilihan.

"... Sapu bersih. Itulah kata yang pantas untuk menggambarkan perombakan kabinet yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, SE., kemarin. Tak hanya mengubah sebagian tetapi NurAlam melakukan perombakan total. Alhasil, separuh pejabat eselon II era Gubernur Ali Mazi sehanyak 85 orang dinonjobkan berdasarkan SK Gubernur No. 89/2008..."

Mutasi jabatan birokrasi sebelum pemilihan kepala daerah dilakukan oleh pejabat politik yang hendak mengatur birokrasi agar memuluskan langkahnya untuk periode keduanya atau "sekutu" yang hendak menggantikannya. Sementara, tindakan memutasi oleh para pejabat politik terpilih tersebut lebih bisa diartikan sebagai "balas dendam" daripada penataan organisasi.