Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Lahirnya belasan ribu Perda sejak 2000 - 2008 telah meresahkan dunia usaha, karena perda-perda tersebut menghambat investasi di daerah. Tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Daerah dan beragamnya pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya, telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merintangi arus perdagangan antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.

Melalui UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2000 maupun UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Pusat (d.h.i Menteri Dalam Negeri) diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan represif terhadap produk hukum daerah berupa pembatalan Perda atau Keputusan Kepala Daerah. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa oleh karena Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, maka tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Maka, Pemerintah dipandang memiliki kewenangan untuk mengawasi segala aktifitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, termasuk membatalkan produk hukumnya.

Buku Hukum Pemerintahan Daerah disusun semata-mata untuk melengkapi sejumlah literatur yang dipakai dalam pengajaran mata kuliah "Hukum Pemerintahan Daerah", dan "Otonomi Daerah" di Program Studi Ilmu Hukum dan program studi lain yang relevan. Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah.

Ni'matul Huda, lahir di Blitar Jawa Timur, 2 Pebruari 1964, adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Fakultas Hukum UII tahun 1988 dan Program Magister Ilrnu Hukurn di Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung 1997. Sekarang sedang menempuh S3 di UII.

Buku yang sudah ditulis: (1) Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia, Cetakan Pertama, Kerjasama Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999; (2) Teori dan Hukum Konstitusi, Cetakan Keenam (2006), Rajawali Pers, Jakarta, (bersama Prof. Dr. Dahlan Thaib, SH, Msi. Dan Jazim Hamidi, SH, MHum.); (3) Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Cetakan Kedua (2004), FH UII Press, Yogyakarta; (4) Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005; (5) Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005; (6) Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2007; (7) Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007; (8) Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2007. (9) UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Press, Jakarta, 2008.