Reformasi telah terjadi dan terus bergulir yang menimbulkan peluang di pangkuan, namun tantangan yang menyertainya bukanlah sesuatu yang dikatakan ringan. Masa-masa transisi yang saat ini masih juga berlangsung sebagai akibat reformasi harus disadari semua pihak. Proses “tawar-menawar” dan “tarik ulur”tentu selalu mengiringi, namun hal ini perlu dicermati semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan DPRD. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat perlu disikapi (pemerintah) secara bijaksana agar proses reformasi keuangan daerah tidak tenggelam ditelan gelombang waktu dan tinggal menjadi sejarah. Pada kondisi yang lebih teknis, reformasi yang terus berjalan menuntut bagian keuangan maupun dinas pendapatan atau dinas/badan pengelola keuangan dan aset daerah, serta unit pelaksana lain (SKPD) untuk terus bekerja keras dalam menghadapi berbagai persoalan dalam manajemen keuangan daerah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi yang mampu menghasilkan neraca dan laporan realisasi anggaran yang handal serta proses pengelolaan keuangan daerah lainnya seperti diperlakukan satuan perangkat daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi merupakan hal mendesak untuk dihayati. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan sinergi dari semua pihak khususnya antara eksekutif dan legislatif. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berusaha membantu para pihak yang berminat pada bidang manajemen keuangan daerah dalam mempelajari dan memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.