Indonesia telah memasuki era industri 4.0 yang ditandai adanya disrupsi dari segala sektor. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyambut hal ini dengan berbagai transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan layanan publik Salah satu layanan publik yang belum dilaksanakan perubahan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik adalah mediasi. Tujuan penelitian ini adalah membahas urgensi kebutuhan mediası elektronik dalam menunjang layanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan kajian pustaka. Pendekatan analisis konten untuk mengetahui implementasi mediasi elektronik di luar penyelesaian kasus pertanahan dan urgensi penerapannya melalui analisis SWOT Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mediasi elektronik dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diiringi dengan perbaikan pada kelemahan dan ancaman yang dapat terjadi agar kendala-kendala yang ada dapat terminimalisir. Kementerian ATR/BPN belum memiliki peraturan atau pedoman secara khusus terkait penyelesaian kasus pertanahan secara elektronik. Mediasi elektronik mampu menyelesaikan permasalahan terkait ketidakhadiran para pihak yang berkasus. Kendala yang paling banyak ditemukan dalam implementasi mediası elektronik seperti kualitas mediator dan jaringan internet yang belum merata Solusi yang dapat diberikan adalah peningkatan kualitas mediator dan pembuatan pedoman penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi

Kata kunci mediasi, elektronik, kasus, pertanahan, transformasi digital