Kehadiran buku ini merupakan jawaban atas kelangkaan publikasi problematika dan resolusi berhukum yang dihadapi kebanyakan masyarakat atau komunitas marginal, terutama nelayan tradisional yang memfungsikan kearifan hukum penguasaan, pemilikan, & pengelolaan konflik anak sungai (Saka atau Banda) di pedalaman Kalimantan Tengah dan Sumatra Barat. Tulisan ini sebagai potret sulitnya para nelayan keluar dari fatalisme marginalisasi kubangan lumpur kekerasan (kekerasan terburuk adalah kemiskinan) sebagai potensi kantong-kantong kemiskinan structural dan fungsional. Hal itu sensitive terhadap api konflik yang melahirkan dis-fungsi hukum. Sebuah buku cocok dimiliki mahasiswa dan dosen ilmu hukum (S1, S2, dan S3), stakeholders pembangunan, akademisi, teoritisi, praktisi, LSM, dan siapapun yang berambisi membangun "Modern Society and Responsif Law", yaitu sosok hukum beridentitas nasional Indonesia, hidup, komprehensif, fungsional, dan progresif berparadigma "Restorative Justice" ketimbang "Retributive Justice" sebagai pengamalan "Hukum Pancasila" mengutamakan musyawarah mufakat demi perdamaian. Keutamaan bahasannya adalah strukturasi dan sinergitas "law and society" yang transformasional. Demi mewujudkan kejayaan dan kehandalan martabat serta peradaban bangsa, sebagaimana bahwa kita adalah terkenal dengan julukan "Negara Hukum", maka seharusnya dibuktikan dengan fakta berhukum sebagai suatu keniscayaan.