Pendaftaran peralihan hak atas tanah menghadirkan ketegasan mengenai status hak atas tanah. Hal ini selaras dengan maksud dan tujuan UUPA untuk mewujudkan keyvastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Pemerintah menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang sah dan kuat bagi pemegang hak atas tanah melalui perintah pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bertujuan apabila dikdan hari terdapat sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, pemegang hak atas tanah الØ-مل memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana terjach dalam kasus perkata podana Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 149 PID.B 2023 PN.SKT dimana penerban sertipikat hak atas tanah yang terdapat cacat administrasi akibat tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik SKTLK yang telah terjadi di Kota Surakarta. KavusÑ… ini menyebabkan pemegang hak atas tanah kehilangan haknya sehingga perlu diberikan perlindungan hukum terhadapnya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat penerbitan sevtipikat hak atas tanah yang cacat administrasi akibat tindak pidana pemalsuan aksa otentik bYM

SKTLK Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan dua pendekatan. Pendekatan kasus (case approach), diimplementasikan untuk mengobservasi sebuah kasus yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu melalui pencari materi secant kontekstual mengenai latar kasus tersebut dengan dilakukan integrasi bahan dari sumber informasi guna mendapatkan ilustrasi kasus secara detail. Pensdekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang terjadi, yang tercantum dalans UUPA, PP Nemse 24 Taban 1997, PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta terhadap pihak-pihak yang devigikan akibat poserbitan sertipikat yang terindikasi cacat administrasi berdasarkan Pahasan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 149/PID.B/2023/PN SKT dengan tidak melakukan apapon terhadap sertipikat tersebut dan menjadikannya (staris qui selama belum ada putusan PTUN yang memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk melakukan pembatalan hak pada sertipikat tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Surakarta adalah dengan mengadili dari aspek pidananya yaitu menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa senilai Rp5000,- (lima ribu rupiah)