Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia yang seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat. Pembangunan mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara lahiriah dan batiniah. Pembangunan nasional harus diselenggarakan merata diseluruh negara, bagi seluruh masyarakat, dan bukan untuk kepentingan suatu golongan atau kelompok. Peningkatan taraf hidup dan kualitas masyarakat yang merupakan hasil dari pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pembangunan nasional di Indonesia dilakukan mencakup semua aspek dan bidang kehidupan dan bersifat kompleks. Pada umumnya pembangunan itu dijelaskan dalam program-program. Banyaknya aspek yang terkait tidak memungkinkan pembangunan dilakukan sekaligus. Oleh karena itu, dalam program dan rencana pembangunan ada prioritas dan aspek atau bidang yang akan terlebih dulu dilakukan. Namun pembangunan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang sila ke-5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang menyatakan "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia"