"Landreform di satu pihak berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, di lain pihak Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Rakyat Indonesia terutama kaum tani. Dan Rancangan Undang-undang Pokok Agraria berkata: tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal asing terhadap Rakyat Indonesia. Karena itu harus dihapuskan "hak eigendom", "wet-wet agraris" bikinan Belanda, "Domeinverklaring", dan lain sebagainya" (Sukarno, 1960). *

"Politik Kelembagaan Agraria" Indonesia harus tercerminkan dalam kebijakan "Politik Agraria Nasional". Pesan terdalamnya adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Tendensi politiknya harus pula mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.