Buku ini berisi 11 Bab yang disusun berdasarkan topik bahasan, yakni: politik, hukum, ekonomi, pertanian, hutan, desa, ekologi, ideologi, pandemi, dan budaya yang berkaitan langsung maupun tidak dengan reforma agraria. Perspektif yang digunakan, selain ilmiah populer, menggunakan kaca mata kritisisme yang konstruktif dalam melihat fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Pendekatan Antropologi (penulis lulus dari UNPAD, 1998) dan Sosiologi Pedesaan (penulis lulus dari IPB, 2012) mewarnai tulisan. Posisi penulis dalam 7 tahun terakhir sebagai Tenaga Ahli Utama untuk urusan agraria dan desa di Kantor Staf Presiden RI (2016-sekarang) mempengaruhi kecukupan data, informasi, dan analisis penulisan.

Semua fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan hukum sangat dipengaruhi konstelasi kekuasaan dalam realitas panggung politik agraria yang berinteraksi dalam tubuh Negara. Pertautan dan pertarungan kepentingan. dalam masyarakat tercermin dalam ruang-ruang negosiasi politik dan kebijakan pemerintahan. Politik sebagai seni mengelola kekuasaan negara menjadi kunci dalam melaksanakan reforma agraria. Perwujudan keadilan agraria membutuhkan komitmen politik nasional yang dicapai dari konsensus bersama dicerminkan dari politik hukum agraria yang disusun dan dijalankan. Berbagai tantangan dan peluang untuk menjalankan penataan agraria yang berkeadilan sosial dibahas bagian ini. Reforma agraria butuh politik kebangsaan dan kenegaraan di atas politik partisan.