Akses tanah kas desa termasuk dalam reforma agraria yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan akses untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah kas desa dengan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa, dalam penelitian ini yang dimaksud masyarakat kelompok rentan yaitu fakir miskin atau masyarakat tidak mampu sebagaimana dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akses bagi masyarakat kelompok rentan untuk dapat menjangkau tanah desa pasca Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 dan mengetahui hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat desa terkait bagaimana akses tanah kas desa agar dialokasikan untuk kelompok rentan di Kalurahan Potorono, Kalurahan Tirtonirmolo, dan Kalurahan Sriharjo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa hanya 1 dari 3 desa, yaitu Kalurahan Sriharjo yang menunjukkan bahwa desa tersebut dapat tertib dalam pengelolaan tanah kas desa alokasinya untuk fakir miskin/orang tidak mampu, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat di desa tersebut dan ketiganya sudah memberdayakan fakir miskin/orang tidak mampu dengan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan tanah kas desa.