Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian mendorong Kementerian ATR/BPN untuk menetapkan Peta LSD yang ditetapkan dalam Kepmen ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. Penetapan Peta LSD ini tidak mengacu pada RTRW yang ada di setiap kabupaten/kota, sehingga menimbulkan dampak pada bidang pertanahan, pembangunan, dan pertanian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketidaksesuaian LSD dengan RTRW pada persebaran, luasan, penggunaan tanah, dampak dan langkah penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif dengan melakukan analisis spasial untuk mengetahui ketidaksesuaian LSD dengan RTRW pada persebaran, luasan dan tanah dan kualitatif untuk mengetahui dampak dan langkah penyelesaiannya dengan hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran ketidaksesuaian terjadi pada setiap kecamatan dan setiap arahan pola ruang kecuali Kawasan Perkebunan Rakyat di Kecamatan Bayat, Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kecamatan Klaten Selatan dan Taman Nasional di Kecamatan Kemalang. Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW umumnya menimbulkan dampak pada sektor pembangunan dan perizinan, dimana proses pembangunan dan perizinan tidak bisa diproses karena terbentur oleh LSD walaupun sudah sesuai dengan RTRW. Langkah penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW ini adalah dengan melakukan verifikasi aktual guna mengetahui yang tidak sesuai dengan RTRW serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan pengeluaran tanah dari LSD secara mandiri ke Kantor Pertanahan dan DPUPR.