Buku ini merupakan edisi revisi dari buku dengan judul yang sama tuhitam tihum 2011 saat ketika itu masih berlaku Peraturan Presiden Nomor 65 talum 2016. mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur- terutama dalam pantaitum tanah untuk jalan tol-dan kurang melindungi hak-hak rakyat sehingga kami terak untuk segera dibuat dalam bentuk undang-undang dan ternyata satu tahumm diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tumah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

diberlakukan undang-undang pengadaan tanah, praktek pembebasan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu saja pihak rakyat pemilik tanah yang terkena obyek pembangunan berada dalam posisi tawan yang lemah Harma berhadapan dengan Panitia Pengadaan Tanah yang berbajur Pemerintah tangan diberi kesempatan menggugat sekalipun di hadapannya tampak kasat matte Gainwa proyek dengan label "kepentingan umum diboncengi kepentingan yang ada matum komersilnya

Dengan kehadiran undang-undang pengadaan tanah, yang tentunya dibuat ats kehendak rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif akan dapat memba rasa keadilan dan kepastian atas hak-hak tanah yang dimiliki secara privat, apaing dalam kaedah hukum bahwa jika mengenai bak dasar (asasi)) rakyat (hak atas tanah merupakan bagian dari hak asasi manusia) yang berkenaan dengan akamdicabuhimu diputuskan hubungan hukumnya dalam hal ini hak atas kepemilikantanam dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan untuk kepentingan umum-harusiain dibuat dalam bentuk undang-undang.

Perkembangan terakhir ada beberapa pasal dari undang-undang pengadaan tanah tersebut yang diubah oleh kehadiran undang-undang omnibuslaw (Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan saat ini sedang disusum peratura pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya secara komprehenship

Tetap saja ada yang dikritisi hal tersebut menjadi suatu keniscayaan sakalpsum sebuah hal sudah diatur dalam suatu undang-undang karena selalu saja undang- undang yang dibuat pada zamannya akan disesuaikan pada zaman yang berubanatu ada saja sudut padang lain dari suatu kebijakan sekalipun itu sudah dianggap baltich resmi dari Negara.

Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan masukan bagi semua kit dalam memahami pengadaan tanah untuk kepentingan kita dapat buk dalam arus perjuangan pembangunan negeri ini yang ke depannya masih ramall dengan kegiatan pembangunan infrastruktur sebagai kewajiban dalam menssiin terakan rakyat dalam rangka pencapaian tujuan negara yaitu masyarakatoang adil dem makmur