Implikasi sistem proporsional terbuka dengan pemilu serentak mengharuskan koalisi parpol terbentuk sejak awal. Namun, koalisi parpol bersama Capres-Cawapres yang terikat dengan gagasan dan platform gerakan, pada akhirnya bubar menjadi koalisi kekuasaan. Ini bentuk pengingkaran terhadap legitimasi rakyat. Sebagai penulis, Nizar mampu menggugat" sekaligus memperbaikinya dengan teori Pluralisme Hukum.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem

Ahmad Ali, SE

Teori Pluralisme Hukum berfungsi sebagai pemandu agar hukum dan efek-efek yang dikehendakinya sesuai dengan Pancasila. Buku ini menyajikan gagasan konstruktif dan progresif dengan ulasan historis untuk menyempurnakan sistem Pemilu. Hasilnya, sistem proporsional dalam pemilu 1955 yang paling ideal. Penulis juga mengekstraksikan kelebihan setiap sistem Pemilu agar selaras dengan Pemilu Serentak.

Dr. Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI, Ketua DPP PDI Perjuangan

Secara akademis, saya mengenal Nizar sejak Mahasiswa di FH Unej tahun 2007. Saya tahu pemikirannya selalu berada dalam ruang dialektika yang kritis, responsif dan cerdas dalam mengartikulasikan berbagai isu dan fenomena hukum. Buku ini adalah wujud konsistensi pemikirannya, bahwa metajuridis dalam teori Pluralisme Hukum dapat menganalisis kekurangan dan kelebihan sistem pemilu legislatif di Indonesia, sejak tahun 1955 hingga 2019.

Prof. Widodo Ekatjahjana Guru Besar FH Unej, Dirjen PP Kemenkumham

Prof Satjipto Rahardjo pernah berkata bahwa teori Pluralisme Hukum menguatkan sekaligus mencerminkan karakteristik Teori Hukum Progresif yang dicetuskannya. Saya menyambut baik gagasan yang ditulis Nizar - Mahasiswa saya di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip. Ulasannya bagus, tajam dan mendalam dengan komparasi historis.

Prof. Yos Johan Utama