Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sejarah peraturannya, pemikiran-pemikiran serta permasalahan yang melatarbelakanginya dan perbandingan dengan Negara-negara lain. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 (sebagaimana telah tiga kali diubah) Tentang pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/pewakilan Rakyat, beserta peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 1985. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 (sebagamana telah dua kali diubah) tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, beserta peraturan pemerintah nomor 36tahun 1985. MENGAPA HARUS ADA PEMILIHAN UMUM ?., Sering ditanyakan keguanaan pemilihan umum, tanpa pemilihan umum, begitu katanya, pemerintah dan kehidupan Negara Toh jalan terus, Pada tahun 1970 menjelang pemilihan umum 1971 ada sekelompok warga Negara kiat yang menganut pendirian yang demikian tadi, mereka menamakan dirinya Goulput atau golongan putih. Akan tetapi mereka merupakan kelompok ini hilang tidak berbekas. Rakyat Indonesia pada umumnya menghendaki diadakannya pemilihan umum Dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dapat diketahui bahwa para pemimpin kita sewaktu zaman penjajahan selalu menuntut kepada penjajah supaya diadakan pemilihan umum yang bebas dan rahasia penjajah sendiri mengajarkan bahwa tidak ada demokrasi tanpa pemiliham umum, itulah antara lain sebabnya para tokoh bangsa Indonesia mengajukan tuntutan Indonesia Berparlemen, Tututan ini tetap menggema setelah Indonesia merdeka. Itulah sebabnya Negara-negra demokrasi secara berkala mengadakan pemilihan umum. Oleh karena semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai Negara demokrasi maka secara praktis semua negara mengenal pemilihan umum.