Sinergitas TRISULA dalam membangun desa lengkap seperti yang diamanantkan oleh Juknis PTSL 2020 sangat tergantung pada keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Desa merupakan pemeran utama dalam menyukseskan Sinergitas TRISULA di Desa Kembang. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut memiliki kepentingan dan peran yang berbeda-beda dalam menyukseskan TRISULA. Sinergitas TRISULA dalam menyatukan pemangku kepentingan yang ada merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dalam mewujudkannya data pertanahan berbasis bidang di desa yang valid dan benar. Meskipun begitu TRISULA yang dilaksanakan di Desa Kembang masih tergolong baru, sehingga sudah sewajarnya sering menemui kekurangan- kekurangan akibat adanya disfungsi peran oleh masing-masing pemangku kepentingan. Metode kualitatif deskriptif pada penelitian digunakan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan Sinergitas TRISULA yang sebenarnya di Desa Kembang pada tahun 2020 dalam mewujudkan Desa Lengkap. Sedangkan dengan menggunakan analisis pemangku kepentingan atau stakeholder, dengan teknik pemetaan pemangku kepentingan (stake holder mapping) digunakan untuk menjelaskan difungsi peran oleh masing-masing pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Sinergitas TRISULA di Desa Kembang. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Blora Sinergitas TRISULA di Desa Kembang tetap dapat berjalan. Selain itu hasil dari TRISULA di Desa Kembang mampu membangun Desa Lengkap. Namun hasilnya masih dapat lebih dioptimalkan lagi, karena masih ada beberapa kekurangan-kekurangan selama masa pelaksanaanya Oleh karenannya, untuk dapat mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan TRISULA berikutnya, perlu seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat, diikut sertakan pada saat perencanaan kegiatan.