Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PISL) yang di laksanakan di Desa krakal kecamatan Alian dan desa pecarikan kecamatan Prembun serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.PTSL merupakan Nasional untuk percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang pelaksanaannya di tugaskan kepada Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dengan Program PTSL,pemerintah mentargetkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dapat bersertipikat untuk menjamin kepastian hukum kepelikan tanah.Program PTSL ini di rencanakan di laksanakan sampai tahun 2025,dengan target tahun 2017 sebesar 5 juta sertipikat, tahun 2018 sebesar 7 juta sertipikat, tahun 2019 sebesar 9 juta sertipikat dan untuk 2020-2025 target tiap tahun sebesar 10-13 juta serpikat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Dalam menganalisis partisipasi masyarakat pada desa lokasi penelitian digunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969), yang membagi 8 tingkatan partisipasi masyarakat yaitu citizen control, delegated power, partnership, placation, consultation, informing, teraphy dan manipulation.
Pada penelitian ini didapatkan perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Desa Krakal dan Desa Pecarikan. Tingkat partisipasi warga Desa Krakal dalam setiap tahapan pelaksanaan PTSL lebih tinggi daripada warga Desa Pecarikan. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi adalah perbedaan respon/tanggapan pada setiap tahapan pelaksanaan PTSL, koordinasi dan komunikasi disamping kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakatnya dalam program PTSL ini.
Rekomendasi yang diberikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah peningkatan pemahaman tentang pentıngnya sertipikat tanah, serta meluruskan persepsi-persepsi yang kurang benar di masyarakat tentang sertipikat. Di samping itu diperlukan peningkatan kapasitas kepala desa dan panitia PTSL dalam komunikasi dan koordinasi dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam program PTSL. Dalam penetapan target sertipikat pada lokasi PTSL, Kantor Pertanahan sebaiknya mendasarkan permohonan riill yang sudah terkonfirmasi langsung ke pemohon, pemanfaatan modal sosial masyarakt, tingkat keaktifan masyarakat serta kapasitas kepala desa dan perangkatnya.