Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk YIA di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo secara administratif memang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Tentu dengan upaya (legalitas hukum) "membuat sesual" agar proyek pembangunan bandara terus berjalan. Kesan dipaksakan tidak bisa dihindari dan telah menjadl konsusmsi publik, karena di lokasi yang sama sebelumnya telah tercatat dalam detail tata ruang sebagai kawasan rawan tsunami, Namun rekomendasi dari pemerintah setempat menguatkan bahwa Temon sebagal lokasipembangunan bandara telah sesuai dengan-revisi RTRW.
Dalam konteks prosedur telah dianggap sesuai, namun, dalam implementasinya masih terdapat kelemahan, seperti pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) yang seharusnya mengundang seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, namun pengakuan beperapa warrga yang terdampak tidak langsung luput dari perhatian panitia, begitu Juga dalam hal konsultasi publik yang seharusnya terjadi komunikas dialogis atau musyawarah, faktanya tidak demikian menurut warga.
Secara keseluruhan perdebatan penentuan Tenmon sebagai lokası Bandara YlA berangkat dari argumen pokok yang dipermasalahkan Pertama, terkait prosedur pengadaan tanah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; kedua, pengabaian hak asası manusia; ketiga, asas keterbukaan atau transparansi tidak tercapai karena warga tidak bisa menyampaikan keberatan secara bebas, keempat, Konsultasi publik dianggap sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak; kelima, Tim Persiapan tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan konsultasi publik yang memenuhi prinsip proses komunikasi dialogis atau musyawarah antara para pihak.
Secara jelas sebenarnya argumen masyarakat yang mempersoalkan sebagian telah dimenangkan oleh pengadilan, namun banding yang kemudian membuat warga "dikalahkan". Artinya, argumen yang diusulkan oleh masyarakat sangat masuk akal dan bisa diterima oleh publik, bahwa penetapan Temon sebagai lokasi bandara YIA dianggap bermasalah. Hal ini menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pengadaan tanah dan Angkasa Pura I. Pemerintah memang tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, karena setiap pembangunan pasti ada yang dikorbankan, namun upaya memperkecil piramida korban harus terus diupayakan agar tercipta rasa keadilan.