Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik, merupakan sesuatu yang begitu sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena kiprahnya menyentuh langsung kehidupan masyaratat tanpa terkecuali baik di desa maupun kota, di pusat maupun di daerah. Kebijakan merupakan arena persaingan (proses politik) antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan (stakeholders) yang terdiri dari sektor pemerintah (goverment), swasta (privat-bisnis) dan masyarakat (civil sociey). Setelah kebijakan publik diputuskan, langkah selanjutnya yakni pengimplementasian kebijakan tersebut. Tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk mencapai tujuan; biasanya dalam bentuk program dan formulasi kebijakan. Dalam hal pengimplementasian kebijakan publik, birokrasi adalah panglima untuk mewujudkan kebijakan publik tersebut, karena birokrasilah yang
mengatur dan mengelola manajemen pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
Pendekatan manajemen profesional telah mengubah orientasi peran dan fungsi birokrasi dalam pemerintahan yang pada mulanya mengorientasikan pada kepentingan "process" semata. Saat ini, birokrasi sudah mulai bergeliat menuju ke product", atau dari " rule governance" menuju ke "goal governance". Tujuannya adalah demi terciptanya pelayanan publik yang prima yang dapat memberikan kepuasan pada para penggunanya.