Pluralisme hukum di bidang pertanahan berkembang melalui proses adaptasi dan integrasi antara hukum negara.dan titfkum adat. Dengan berlakunya beberapa undang-undang sektoral yang tidak selalu selaras, bahkan tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain, diperlukan upaya harmonisasi dan mendorong pembentukan undang-undang tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sebagaj suatu sistem.
Ketidakharmonisan undang-undang sektoral juga tampak dalam pengaturan tentang masyarakat hukum adat. Berbagaj putusan Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa undang-undang sektoral bahkan menyatakan jika pengaturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Tanpa adanya undang-undang yang dengan tegas dan jelas memberikan perlindungan atas hak masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah dan wilayahnya, pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain dapat berdampak terhadap hilangnya ruang hidup masyarakat hukum adat sebagaimana tergambar dalam kasus pemanfaatan tanah ulayat untuk program Merauke Integrated Food and EnergyEstate (MIFEE).