Buku yang berjudul "Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Refor¬masi," ini berupaya menguraikan tentang hadirnya era reformasi 1998 telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Hal itu ditandai dengan gelombantonomi daerah secara besar-besaran. Salah satu konseknensi logis dari kebijakan desentralisasi politik dari otonomi daerah adalah fenomena pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB).
Sesuai dengan judulnya, buku ini mencoba mengupas secara gamblang terkait problematika implementasi peme¬rintahan daerah, utamanya pemekaran daerah pasca refor¬masi. Hadirnya buku ini juga berawal dari kegelisahan penulis atas fenomena semakin menjamurnya upaya pemekaran daerah, dan mayoritas daerah yang dimekarkan menunjukkan gejala kemunduran. Hal ini tidak lain karena upaya peme¬karan daerah cenderung politis tanpa memperhatikan kesejah
teraan rakyat.
Idealnya pemekaran daerah berdampak positif bagi demokratisasi, tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan bare, pendekatan pelayanan kepada masyarakat, kemudahan membangun serta memelihara sarana dan prasarana, tumbuh¬nya lapangan kerja baru, dan adanya motivasi pengembangan inovasi .serta ,kreativitas daerah. Namun, dalam imple¬mentasinM ternyata faktor politik menjadi domi proses pemekaran daerah. Sehingga kebijakan daerah di era reformasi berdampak pada bagi-bagi di tingkat lokal, politik memburu keuntungan, pemekaran daerah juga menimbulkan konflik keru;