PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

CLAVIS MUNDI LEGENDA ENRIQUE MALAUKU PENGELILING DUNIA PERTAMA

PEMBAHASAN PERMASALAHN DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN EDISI KEDUA

PARADOKS PERLAWANAN PETANI

HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN

Peran Serta Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)Dalam Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional

Hukum Acara Perdata

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Antara Mekkah dan Madinah

110 trik Rahasia Autocad

Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia

Matematika Dasar Untuk Perguruan Tinggi

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Lundaye

Semangat dan gairah orang-orang beriman

Perbandingan Sistem Politik

Ham dan Pluralisme Agama - prolog: Tarmizi Taher; epilog: Moch. Basofi Soedirman

Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat

Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata

Arbitrase - Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Invesment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990