PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: penetapan
KATA KUNCI: penetapan
 | PROBLEMATIKA DAN SOSIAL PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PADA PEMBANGUNAN WATERPARK DI TEPI SUNGAI CIBEAT DESA CIPAYUNG KECAMATAB CIKARANG TIMUR KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban Pemanfaatan Ruang, Kawasan Sempadan Sun, Pengenaan Sanksi Administratif |
 | KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP IZIN USAHA DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD, Ketidaksesuaian, Investasi, Izin Usaha |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA TATA RUANG TERHADAP PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN KARANGANYAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD, RTRW, PKKPR, Verifikasi Faktual Perubahan LSD |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PTSL TERINTEGRASI TAHUN 2023 SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PETUNJUK TEKNIS NOMOR 3/JUKNIS-HK.02/11/2023 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Petunjuk Teknis, Relevansi, PTSL Terintegrasi |
 | RANCANG DESAIN REFORMA AGRARIA PERKOTAAN (STUDI TANAH TELANTAR DI KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar, Reforma Agraria, Kesejahteraan |
 | POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Batas Administrasi, PBT, PTSL |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD, Kebijakan, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Arah Pengembangan Wilayah, Kawasan Perkotaan Sarbagita |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi, Tanah Desa, UUPA, UUK DIY |
 | ANALISIS KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK ATAS TANAH DENGAN PENGUKURAN MENGGUNAKAN METODE FOTOGRAMETRI PADA PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uji Akurasi, Peta Foto, Kepastian Hukum Objek, Fotogram |
 | IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - alih fungsi lahan, LSD, RDTR |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas, Strategi, Implementasi, aktor Pendukung dan Penghambat, Dampak |
 | DAMPAK PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MENTAWA BARU KETAPANG TERHADAP KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, STATUS PEMILIKAN, PENGUASAAN, DAN PENGGUNAAN TANAH DI TEPI SUNGAI MENTAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - P4T, RDTR, Mentawa Baru Ketapang, Sungai Mentaya |
 | PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA (TCUN) YANG BERASAL DARI TANAH TELANTAR PT. WANAPOTENSI GUNA OLEH BANK TANAH (Studi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - tanah telantar, TCUN, bank tanah |
 | IMPLEMENTASI UPAYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN LABAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi, Kebijakan, Lahan Sawah Dilindungi, LSDKota Surabaya, Mekanisme, Permasalahan, Solusi, Dampak |
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar, Hak Guna Usaha, Pemegang Hak |
 | DAMPAK PENETAPAN DESA WISATA TERHADAP PERUBAHAN KOMPONEN FISIK DAN NON FISIK DI DESA GENILANGIT, KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa wisata, Dampak Perubahan, Komponen Fisik dan Non Fisik |
 | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar, peraturan pemerintah, pemegang hak |
 | IMPLIKASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RT, RW Kabupaten BanjarnegaraLSD, pelayanan pertanahan, pelayanan perizinan |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Normalisasi Sungai Ciliwung, Problematika, Solusi |
 | DINAMIKA PROSES PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN BANDAR UDARA KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Proyek Strategis nasional, KPBU, Pengadaan Tanah, Businnes to Business |
