PERPUSTAKAAN STPN
PENERAPAN HUKUM DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI STUDI KASUS BLBI EDISI KEDUA - Kencana - 2020 - Pemberantasan Korupsi |
KOMUNIKASI ANTARPRIBADI - Parama Ilmu - 2020 - Hubungan Antarpribadi |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN MERAJUT KEBINEKAAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI - PT Kanisius - 2020 - Pendidikan Moral Pancasila |
HUKUM EKSEKUSI BIDANG PERDATA - LaskBang Justice - 2020 - Hukum Acara, Tata Cara Pelaksanaan Keputusan Hakim |
HUKUM PERIKATAN AJARAN UMUM PERJANJIAN - Yrama Widya - 2020 - Hukum Perikatan |
REIVENTING INDONESIA MENATA ULANG BANGSA - Lembaga Manajement Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia - 2020 - Politik dan Pemerintah Indonesia 1998 |
METODE PENELITIAN KUANTITATIF - Bumi Aksara - 2020 - Penelitian, Metode |
PENUNTUN DALAM MEMPELAJARI HUKUM PERDATA BELANDA HUKUM PERIKATAN AJARAN UMUM PERJANJIAN - Yrama Widya - 2020 - Hukum Perikatan |
HUKUM TELEMATIKA - Universitas Terbuka - 2020 - Hukum Telematika |
MATA BUDAYA EDISI KHUSUS KEISTIMEWAAN & PAGEBLUK PANGGUNG EKSPRESI KREATIF DI MASA PANDEMI - Dinas Kebudayaan DIY - 2020 - Majalah Triwulan Mata Budaya |
STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TANAH GANGGAM BAUNTUAK (STUDI DI NAGARI KOTO BARU SIMANGGALANG, KECAMATAN PAYAKUMBUH, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL, Tanah Ganggam Bauntuak, Alat Pembuktian |
PELAKSANAAN PENGUKURAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018 YANG DI LAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA PASCA PELAKSANAAN AZAZ CONTRADICTOIRE DELIMATIE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DAN KABUPATEN PASURUAN - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Azaz Contradictoire Delimiati, Pihak Ketiga |
STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS, KOTA JAYAPURA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL, Privatisasi, Hak Ulayat |
STRATEGI DAN PROGRES PEMBANGUNAN" KOTA LENGKAP" DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Kota Lengkap, Validasi, Data Spasial, Data Tekstua |
PEMANFAATAN HASIL INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH(IP4T) UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS (DESA BLIMBING DAN BANGET, KECAMATAN KALIWUNGU) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - IP4T, PTSL, Percepatan |
KELAYAKAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pengadaan Tanah keadaan khusus, Relokasi, penetapa |
DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pencadangan Tanah, Dampak, Tindak Lanjut |
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM WOSUSOKAS DAN JEMBATAN KRAGAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Faktor Pendorong, Penghambat Keberhasilan, Pengadaan tanah Skala kecil |
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS KAWASAN HUTAN DI DESA BATU LAKI KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Reforma Agraria, Redistribusi tanah bekas kawasan hutan, keberhasil |
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN OTONOMI LHUSUS PEMERINTAH DKI JAKARTA - MIPI - 2019 - Otonomi Khusus |