
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK UNTUK ASET PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi, Pendaftaran Tanah Elektronik, Pelayanan Berstandar Dunia, Kadaster 2014, Sertipikat Elektronik |
![]() | PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH BEKAS HGU MELALUI REFORMA AGRARIA (Studi di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penyelesaian konflik, penataan aset, penataan akses, reforma agraria |
![]() | PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Arsip, Arsip Vital, Pengelolaan Arsip, Kementerian ATR, BPN |
![]() | PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PORWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Pengadaan Tanah, Sewa Menyewa Tanah, Kerusakan lingkungan |
![]() | MASALAH AGRARIA SEBAGAI MASALAH PENGHIDUPAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA CETAKAN KEDUA (REVISI) - STPN Press - 2020 - Masalah Agraria |
![]() | VALUASI EKONOMI DI KAWASAN GEOPARK SEBUAH KAJIAN UNTUK MITIGASI BENCANA LINGKUNGAN - Gadjah Mada University Press - 2020 - Perlakuan Geografi |
![]() | MASALAH AGRARIA SEBAGAI MASALAH PENGHIDUPAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA - STPN Press - 2020 - Masalah Agraria, Kemakmuran Rakyat Indonesia |
![]() | HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA - Sinar Grafika - 2019 - Hukum Lingkungan |
![]() | PEMANFAATAN APLIKASI INFORMASI WARKAH(i-WAK) UNTUK SISTEM PENGARSIPAN WARKAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Buku Tanah, Tehnologi Informasi, Aplikasi Informasi Warkah, iWak) |
![]() | HUKUM LINGKUNGAN - Universitas Terbuka - 2018 - Hukum Lingkungan |
![]() | HUKUM TATA LINGKUNGAN EDISI VIII - Gadjah Mada University Press - 2017 - Hukum, Lingkungan Hidup |
![]() | PEMANFAATAN TEKNOLOGI GNSS CORS UNTUK DEMARKASI DI KAWASAN RAWAN BENCANA III PASCAERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 ( Studi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman) - BPN RI STPN - 2014 - Pemanfaatan Teknologi Gnss |
![]() | RELOKASI PERMUKIMAN, KANTOR PEMERINTAHAN DAN FASILITAS PUBLIK PASCA BENCANA MERAPI 2010 (Studi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PEMETAAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DAN PREDIKSI KERUGIAN PETANI (Studi di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia - Tanah Air Beta; Tanah Air Beta Sajogyo Institute; Tanah Air Beta Sajogyo Institute STPN Press - 2014 - Master Plan |
![]() | KELUAR DARI DEMOKRASI POPULER DINAMIKA DEMOKRASI LOKAL DAN DISTRIBUSI SUMBER DAYA - PolGov - 2013 - Demokrasi |
![]() | IDENTIFIKASI ATAS PERUBAHAN BENTUK, LUAS DAN PENGGUNAAN BIDANG TANAH PASCA TSUNAMI DI DESA GAMPONG PIE, KECAMATAN MEURAXA,KOTA BANDA ACEH - STPN Yogyakarta - 2012 - Perubahan Bidang Tanah |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN KAWASAN PERMUKIMAN KORBAN ERUPSI GUNUNG MERAPI MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - STPN Yogyakarta - 2012 - Evaluasi Kesesuaian |
![]() | EVALUASI KONSISTENSI PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PESISIR KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERTA DAMPAKNYA - STPN Yogyakarta - 2012 - Tata Ruang |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. - Fakultas Hukum UGM - 2012 - Hukum Tertulis |