PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: data
KATA KUNCI: data
 | ANALISIS PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR TIMUR (JLLT) KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kendala dan Solusi, Pengadaan tanahJalan Lingkar Luar Timur, JLLT |
 | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat, Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah, Wisata, Pembangunan Berkelanjutan |
 | DAMPAK PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MENTAWA BARU KETAPANG TERHADAP KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, STATUS PEMILIKAN, PENGUASAAN, DAN PENGGUNAAN TANAH DI TEPI SUNGAI MENTAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - P4T, RDTR, Mentawa Baru Ketapang, Sungai Mentaya |
 | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan, kasultanan, perijinan, pendapatan |
 | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga, Sistem Tenurial, Tanah Ulayat |
 | KESESUAIAN PENERAPAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KAWASAN TOD DUKUH ATAS, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Prinsip TOD, Penataan Ruang, Penentu Kawasan Prioritas, Pengembangan Wilayah |
 | PENGARUH JUMLAH DAN SEBARAN GROUND CONTROL POINT (GCP) TERHADAP AKURASI ORTHOREKTIFIKASI FOTO UDARA (STUDI DI KALURAHAN MARGOKATON, KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN, DIY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - GCP, foto udara, orthorektifikasi, ketelitian horizontal, CE90 |
 | PROBLEMATIKA BIDANG-BIDANG TANAH K4.2 MENURUT JUKNIS PTSL TERINTEGRASI TAHUN 2023 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kualitas data, K4, 2, PTSL Terintegrasi |
 | IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF SEBAGAI WUJUD MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pensertipikatan, Wakaf, Kepastian Hukum |
 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PASAR APARTEMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permintaan, Pasar, Apartemen, Selera |
 | Problematika dan Solusi Pembuatan Peta Bidang Tanah Klarifikasi pada Kegiatan PTSL di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PBTK, tanah, permasalahan |
 | PROBLEMATIKA DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Tingkat Kepuasan Masyarakat |
 | KORELASI STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG TERHADAP NILAI TANAH DI KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Struktur Ruang, Pola Ruang, Nilai Tanah |
 | STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peningkatan Kualitas Data, Strategi 5M, Analisis Pasca Kota Lengkap |
 | Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Di Kalurahan Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Lahan, Konversi |
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar, Hak Guna Usaha, Pemegang Hak |
 | PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Persepsi Pegawai, Pemahaman Pegawai, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP PERTANAHAN TERPADU PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sistem Informasi, Arsip, Pertanahan |
 | PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI UNTUK TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH KALURAHAN (Studi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah, Tanah Kalurahan, Tanah Perorangan, Kendala |
