PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ana
KATA KUNCI: ana
 | POTENSI PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN POTENSI PENERIMAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POTENSI WILAYAH DESA (Studi di Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Akses, Potensi Desa, Reforma Agraria |
 | STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MESES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NASRAK (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMAJAGA KNBUPATEN ACER BARATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Cot Darat, Kecamata |
 | POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Batas Administrasi, PBT, PTSL |
 | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU(STUDI KASUS DI DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu, clean and cle |
 | KORELASI ANTARA POLA ALIH FUNGSI LAHAN DENGAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perlindungan Lahan Pertanian, Alih fungsi lahan, ketahanan pangan |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD, Kebijakan, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Arah Pengembangan Wilayah, Kawasan Perkotaan Sarbagita |
 | VALUASI EKONOMI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA (Studi di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah, Alih Fungsi Lahan, Valuasi Ekonomi |
 | MEKANISME, PERMASALAHAN DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH PADA TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN TOL JOGJA- BAWEN DI YOGYAKARTA (STUDI DI KALURAHAN TAMBAKREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah, Tol Jogja, Bawen, Ganti Kerugian, Sewa Menyewa, Kasultanan |
 | KOLABORASI LINTAS SEKTOR PADA KEGIATAN PENATAAN AKSES UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria, Penataan Akses, Kolaborasi Lintas Sektor |
 | DAMPAK AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERGESERAN TENAGA KERJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aglomerasi perkotaan, perubahan penggunaan tanah, pergeseran tenaga kerja |
 | PENGARUH PEMBANGUNAN JEMBATAN SOSRODILOGO TERHADAP PERKEMBANGAN PEMANFAATAN TANAH DI SEKITARNYA (Studi di Desa Trucuk dan Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Tanah, Pembangunan, Perkembangan |
 | STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI MENUJU KOTA LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - peningkatan kualitas data, problematika, strategi, SM, kota lengkap |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi, Tanah Desa, UUPA, UUK DIY |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Tumpang Tindih, Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | RESOLUSI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DESA SUMBERKLAMPOK DENGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MELALUI REDISTRIBUSI TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria |
 | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah, Penguasaan Pemilikan Tanah, Surat Ijo, Tanah Partikelir |
 | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB, Penyediaan Tanah, Perusahaan Pengembang, Jual Beli |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan, perlindungan hukum, kepastian |
 | DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP PERMOHONAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-el) DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak, PTSL, Permohonan HT, el |
 | UJI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH VALID UNTUK BAHAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peta Bidang Tanah, RDTR, Peta Dasar, Batas Pola Ruang |
