LAPORAN HASIL PENELITIAN STPN TAHUN 2020 DOKUMEN I JUDUL LAPORAN : EVALUASI IMPLEMENTASI PTSL-PM DAN UPAYA PENYEMPURNAANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN DAN KABUPATEN PONOROGO .

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF (HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019)

PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL I

PENILAIAN KAWASAN

HITUNG PERATAAN

Laporan Hasil Penelitian Strategis Tahun 2017

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

Survey Kadastral

Fotogrametri

Transrmasi Agraria : Kontestasi Kekuasaan dan Proses Eksklusi di Perkebunan Sawat (Kasus Seribu Hektar Lahan sawit Asiatic Persada Untuk Suku Anak Dalam Batin 9).

Integrasi Kebijakan RA dengan rencana pengembangan wilayah dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya

Sistem Basis Data

Fotogrametri

Pengembangan Penentuan Posisi dengan GPS metode Pseudokinematik

Ilmu Hitung Perataan

Fotogrametri

Sistem Informasi Geografis

Ilmu Hitung Perataan

Fotogrametri

Widya Bhumi: Peranan Penataan Pertanahan dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut di Era Otnomi daerah - Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah - Land, Man And Development Ruilslag Tanah dan Bangunan Milik/Kekayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah - Lundupan Hukum Dalam perolehan Hak Atas Tanah Oleh Warga negara Asing di Prop.bali.