ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

Ditemukan 9 koleksi dari pencarian SUBJEK: Kewenangan ,
Menampilkan halaman 1 dari 1
Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Yudha Santara, S.H - Prodiksus STPN - 2018 - Kewenangan PPAT
Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAAT)
Nana Suryana - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Tugas Dan Kewenangan PPAT
Tugas dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam kaitannya dengan pembuatan akta otentik dan blangko akta PPAT.
Mawardi - STPN - 2014 - Tugas dan Kewenangan
PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003)
A S W A R D I - STPN - 2008 - Kewenangan Pertanahan
OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN KULON PROGO
NUR ENDRO SULISTYO - STPN - 2008 - Sembilan Kewenangan
Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah
William Gah - Universitas 17 Agustus - 2006 - Kewenangan Kepala Kantor
KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH
Yohanes Supama - Sekolah Pascasarjana UGM - 2005 - Kewenangan, Tanah Keraton
kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi
Ngaka Putu Giripati - Universitas Udayana - 2004 - Kewenangan Kepala Kantor
WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah.
Oloan Sitorus dkk 5 orang - STPN - 2003 - Kewenangan Pusat; Implementasi Kebijakan