PERPUSTAKAAN

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PROGRAM KELURAHAN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI

Respon Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Hak milik Atas Tanah bekas Hak GOGOLAN TIDAK TETAP ( Studi Di desa Kalipecabean Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjp provinsi Jawa Timur)

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

Implementasi Kebijakan Pelayanan Sertipikat massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik Kasus Ajudikasi di kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang

Implementasi Kebijakan Pertanahan Tentang Sertifikasi Massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah.

Majalah Ilmiah Tri Wulan STPN Widya Bumi Pembagian Kewenangan Pusat, Propinsi Dan Daerah Di Bidang Pertanahan

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah sistematik (studi kasus di kabupaten sleman propinsi daerah istimiwa yogyakarta dan kabupaten klaten propinsi jawa tengah)