PERPUSTAKAAN

Regulasi pada prinsipnya dibutuhkan oleh suatu masyarakat agar tata kehidupan dan hubungan di dalam masyarakat menjadi lebih tertib, aman dan harmonis. Untuk menghasilkan produk regulasi desa yang baik peran serta ataupun partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam menyusun regulasi desa ini hendaknya dimulai pada saat pembuatan rancangan peraturan desa.

Pengembangan regulasi desa selama ini masih dipahami sebagai tugas pemerintah desa saja. Permasalahan sumber daya manusia juga menjadi persoalan. Tidak sedikit pemerintah desa dan anggota BPD yang kurang menguasai ataupun memahami legislative drafting. Persoalan peran serta ataupun sikap permisif dari masyarakat desa juga terhadap pengembangan regulasi desa menjadi hambatan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu penguatan kemampuan pemerintah desa dan anggota BPD melalui pelatihan legislative drafting baik dari pemerintah kabupaten maupun dari pihak-pihak yang perduli terhadap desa. Pemerintah kabupaten baik melalui bagian hukum ataupun pemerintahan desa dan kecamatan perlu memberikan pembinaan dan pendampingan terus-menerus terhadap kemampuan perangkat desa dan BPD dalam membuat renulasi desa.