ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
RELOKASI PERMUKIMAN, KANTOR PEMERINTAHAN DAN FASILITAS PUBLIK PASCA BENCANA MERAPI 2010 (Studi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)
Pengarang: Novriansyah Rosyid Hermawan
Penerbit: BPN RI STPN
Tempat Terbit: Banjarbaru
Tahun Terbit: 2014
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: -
Subjek: -
Jenis Bahan: Skripsi
Abstrak:
Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana Merapi 2010 berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan. Pasca bencana Merapi tahun 2010, pemerintah membuat Peta Kawasan Rawan Bencana. Kawasan paling berbahaya adalah Kawasan Rawan Bencana III, sehingga kawasan ini merupakan daerah yang dilarang untuk dihuni.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik pasca bencana Merapi tahun 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan juga untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat relokasi tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik penjaringan informan menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti membutuhkan informasi penelitian yang mendalam dari orang yang tepat menurut peneliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan menggunakan (1) Observasi, dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang ada pada objek relokasi, (2) Wawancara, dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kantor Pertanahan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kecamatan Cangkringan dan Desa, Kepala Dukuh, dan masyarakat sekitar, (3) Studi dokumen, dilakukan terhadap dokumen-dokumen, peta-peta, arsip dan warkah, serta daftar peraturan pengadaan tanah dan penanggulangan bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses relokasi melalui pelepasan Tanah Kas Desa meliputi penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah penetapan dan pemberian ganti rugi, pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti telah ditindaklanjuti melalui sertipikasi bidang-bidang tanah.

Selain melalui pelepasan Tanah Kas Desa, untuk relokasi kantor pemerintahan dan fasilitas publik ada juga yang melalui sewa menyewa dan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa. Relokasi juga berhasil memberikan dampak yang positif terhadap ekologi lingkungan di hunian tetap maupun lokasi Kawasan Rawan Bencana III yang ditinggalkan. Pada aspek sosial relokasi dinilai berhasil dalam mempertahankan kondisi sosial dan cenderung mengalami peningkatan. Pada aspek ekonomi relokasi memberikan dampak yang positif karena mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran:
Lihat konten
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak:
Nomor Panggil:
Eksemplar: 6
No. Kode Status
1. 97p17069 Tersedia
2. 97p17068 Tersedia
3. 97p17067 Tersedia
4. 97p17066 Tersedia
5. 97p17070 Tersedia
6. 97p17065 Tersedia