ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)
Pengarang: AGUS ANDY HARIYANTO
Penerbit: A Wiley-Interscience Publication
Tempat Terbit: Jogjakarta
Tahun Terbit: 2014
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: -
Subjek: -
Jenis Bahan: Skripsi
Abstrak:
Tanah sebagai kebutuhan vital manusia telah menjadi salah satu alasan timbulnya sengketa tanah. Sengketa tanah ini terjadi setiap masyarakat adat berasumsi bahwa tanah yang dimiliki secara hukum oleh masyarakat pendatang dianggap tanah warisan masyarakat adat dari nenek moyang atau turun-temurun.

Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire mengambil tindakan untuk
menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dan masyarakat pendatang. Ada dua jenis penyelesaian sengketa tanah, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian oleh pengadilan sementara nonlitigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan, yang diklasifikasikan menjadi empat, yaitu Negosiasi, Konsiliasi Mediasi, dan Arbitrase.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab sengketa tanah sering terjadi dan sejauhmana Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire dalam mengatasi sengketa melalui pendekatan mediasi. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif-kualitatif yang berkaitan dengan jenis dan sumber data baik data primer maupun data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptifkualitatif, sedaangkan teknik pengumpulan berupa wawancara, dokumentasi dan observasi.

Sebagai hasil dari penelitian ini, dalam kurun waktu Tahun 2008-2013 terdapat 24 sengketa tanah, 17 dari sengketa ini diselesaikan oleh proses mediasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tanah yang dapat disimpulkan, yaitu adanya perbedaan pemahaman konsep penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga terjadi penyerobotan tanah. Proses mediasi yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire berbeda dengan proses mediasi pada umumnya.

Hasil akhir dari proses mediasi seringkali berakhir dengan pembayaran ganti rugi berupa hewan ternak seperti babi atau sejumlah uang yang telah disepakati. Sebagai kesimpulan, mediasi sering digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Nabire karena dipandang lebih cepat dan efektif dibanding cara lainnya. Peran aktif yang melibatkan semua elemen masyarakat Kabupaten Nabire dibutuhkan agar sengketa tanah antara masyarakat adat dan pendatang tidak terus-menerus terjadi sehingga kondisi di Kabupaten Nabire lebih kondusif.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran:
Lihat konten
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak:
Nomor Panggil:
Eksemplar: 19
No. Kode Status
1. 95P14274 Tersedia
2. 95P14277 Tersedia
3. 95P14285 Tersedia
4. 95P14267 Tersedia
5. 95P14276 Tersedia
6. 95P14278 Tersedia
7. 95P14269 Tersedia
8. 95P14281 Tersedia
9. 95P14270 Tersedia
10. 95P14282 Tersedia
11. 95P14284 Tersedia
12. 95P14271 Tersedia
13. 95P14268 Tersedia
14. 95P14280 Tersedia
15. 95P14272 Tersedia
16. 95P14283 Tersedia
17. 95P14279 Tersedia
18. 95p14273 Tersedia
19. 17S14341 Tersedia