ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG


DETAIL KOLEKSI

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Kesejahteraan Rakyat - makna Pembatasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah di Prop.Bali-Kajian Penerapan 3D cadasterada Mall dibawah Lapangan Karebosi Kota Makasar Prop.Sul-Sel. - Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Lindung di Kecamatan Kejajar Kab.Wonosobom Pro.Jawa Tengah - Konflik dan Kesenjangan Agraria - Pengaruh Motofasi Kerja Terhadap Efektivityas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Klaten dan Kota Magelang - Etos Petani Kabupaten Purworejo - Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Persertipikatan Tanah di Kab.Bantul - Perancangan Sistem Kearsipan Gambar Ukur Analog ke Dalam bentuk Data Gitital (Studi Kasus Hasil Pengukuran Tanah Secara sporadik di Kec.Ngaglik). - Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (Shadow Zone)(Studi Kasus:Kelurahan Bausasran Kec.Danurejan Kota Yogyakarta)
PengarangDicky Firmansyah dkk 10 orang
PenerbitSTPN
Tempat TerbitYogyakarta
Tahun Terbit2010
BahasaIndonesia
ISBN/ISSN1412-730X
Kolasiiii, hlm.146 hlm.: ilus.; 24 cm
SubjekPenggunaan Tanah;Kadaster;Tanah Terlantar;Jurnal Bhumi
Jenis BahanJurnal
Abstrak
Indication of a 7.3 million hectares abandoned land coupled with high inequality of land ownership among people is a strong reason to strengthen the state's role in ordering and utilizing the abandoned land in order to ensure that the land policy is purported to people's welfare and justice. The abandoned land that has already ordered and put under the state's authorization (ex-abandoned land) must be utilized properly.

The proper utilization will bring the people (especially the poor) to have a better access to land, optimize the utilization of land, and support more on the development program's goal achievement. Government Regulation no. 11/2010 requested that the ex-abandoned land should be utilized for the people and the state's interest through the following schemes, (1) agrarian reform, (2) state's strategic program, and (3) state's land reserve. This paper will elaborate more on the ex-abandoned land utilization through the above schemes, as well as discuss the benefit that could be optimized and distributed to the people in order to put justice and welfare in their life.
Pratinjau GoogleTidak ada
Lampiran-

KETERSEDIAAN
Nomor Rak330 - 3
Nomor Panggil333
LokasiRuang Baca
Eksemplar30
Status
NoKodeStatus
113s35Tersedia
211h5958Tersedia
311H5957Tersedia
411h5956Tersedia
511H5955Tersedia
611h5949Tersedia
711H5954Tersedia
811H5953Tersedia
911H5952Tersedia
1011H5340Tersedia
1111H5950Tersedia
1211h5948Tersedia
1311S5947Tersedia
1411S5946Tersedia
1511H5945Tersedia
1611H5961Tersedia
1711H5959Tersedia
1811H5960Tersedia
1911S5961Tersedia
2011H5962Tersedia
2111h5963Tersedia
2211h5964Tersedia
2311h5947Tersedia
2411h5337Tersedia
2511h5951Tersedia
2611h5946Tersedia
2711H5336Tersedia
2811H5334Tersedia
2911H5335Tersedia
3011H5338Tersedia