PERPUSTAKAAN

Setiap manusia membutuhkan tanah sebagai tempat mencari kehidupan, tempat tinggal dan tempat bermasyarakat. Berdasarkan hal
tersebut, setiap manusia menginginkan dapat menguasai atau memiliki tanah dengan suatu hak atas tanah yang dilindungi secara hukum. Untuk memperoleh suatu hak atas tanah tersebut, maka setiap bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki harus didaftarkan haknya. Sehingga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang merupakan lembaga pemerintah yang menangani masalah pertanahan menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah yang dimulai pada tahun 1961 secara sporadik dan sistematik selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga mendorong pemerintah melakukan upaya percepatan pendaftaran tanah. Salah satu contoh kegiatan itu adalah PAP yang dilaksanakan mulai tahun
1994 sampai dengan tahun 2001. Tetapi hasil yang dicapai masih belum memuaskan, sehingga dilakukan kegiatan LMPDP yang merupakan lanjutan dari PAP dengan biaya dari Bank Dunia. Dalam pelaksanaannya untuk desa Kaliagung kecamatan Sentolo pada tahun 2007 mendapatkan target sebanyak 2.000 dengan realisasi hasil kegiatan sebanyak 2.012 bidang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematik di desa Kaliagung dan
mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut. Metode yang digunakan dlam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan UPP Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Panitia dan Tim Ajudikasi, Pemerintah Desa Kaliagung dan masyarakat desa Kaliagung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan LMPDP mengacu pada Project Management Manual LMPDP dengan realisasi
pensertipikatan tanah sebanyak 2.012 bidang tanah. Semetara manfaat dari adanya kegiatan ini dapat dinikmati oleh berbagia pihak, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Kaliagung dan masyarakat desa Kaliagung yang merupakan peserta dari kegiatan LMPDP tersebut. Untuk Kantor Pertanahan manfaat tersebut adalah terciptanya tertib hukum pertanahan, terciptanya tertib administrasi pertanahan, dan adanya sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan. Sementara untuk Pemerintah Desa Kaliagung adalah adanya pembenahan dalam sistem administrasi pertanahan yang ada di Kantor Desa dan adanya uang pemasukan ke APBDes. Dan untuk masyarakat desa manfaat tersebut adalah adanya penguatan hak atas tanah, penyelesaian sengketa pertanahan dan meningkatnya ekonomi masyarakat.