ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
STUDI KASUS SERTIPIKAT GANDA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU
Pengarang: DWI NIKE AGRIANI
Penerbit: STPN Yogyakarta
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2011
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: xiv, 143 hlm.: ilus.; 30 cm
Subjek: Sertipikat Ganda
Jenis Bahan: Skripsi
Abstrak:
Sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah yang memuat kepastian hukum data fisik dan data yuridis bidang tanah. Kenyataan yang terjadi adalah sertipikat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum hak atas tanah, karena masih terjadi kasus pertanahan. Salah satu kasus pertanahan yang terjadi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah kasus sertipikat ganda yang meliputi sengketa kepemilikan, sengketa batas, dan persoalan administrasi pertanahan lainnya. Kasus sertipikat ganda ini berdampak pada keresahan dan ketidakharmonisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian kasus sertipikat ganda di Kota Pekanbaru dengan fokus pembahasan penyebab terjadinya sertipikat ganda, implikasi hukum sertipikat ganda yang ditinjau dari hukum perdata, pidana dan tata usaha negara, serta upaya Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mencegah dan menyelesaikan kasus sertipikat ganda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan studi dokumen sebagai data sekunder. Teknik penjaringan informan menggunakan sampel bertujuan (purposive sampling) dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, penyebab terjadinya sertipikat ganda ada 2 (dua) faktor, yaitu faktor utama adalah tidak dipetakannya bidang tanah bersertipikat yang terbit pertama kali pada satu peta pendaftaran sistem tunggal. Faktor pendukung, yaitu: (1) itikad tidak baik pemohon yang menjual tanahnya secara berulang tanpa menyerahkan alas hak asli; (2) faktor manusia karena human error pegawai akibat kesalahan, kecorobohan/kelalaian dan tidak teliti dalam proses penerbitan sertipikat; (3) pengukuran batas bidang tanah tidak memenuhi asas contradictoir delimitatie; (4) pemilik tanah tidak aktif memelihara tanda batas dan bidang tanah; (5) pemecahan kelurahan/desa akibat pemekaran wilayah kecamatan; (6) desa/kelurahan tidak memiliki salinan peta bidang tanah yang telah bersertipikat/salinan peta pendaftaran. Kedua, implikasi hukum sertipikat ganda: (1) hukum perdata, yaitu menimbulkan sengketa keperdataan dan putusan pengadilan perdata mengakibatkan sertipikat ganda yang tidak sah menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum; (2) tata usaha negara, yaitu tindakan maladministrasi pegawai yang bertentangan dengan Asas Kecermatan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Putusan pengadilan TUN mengakibatkan batalnya sertipikat ganda yang tidak sah secara hukum; (3) hukum pidana, yaitu tindakan pidana pemalsuan surat tanah (Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Putusan pengadilan pada perkara pidana tidak berakibat membatalkan hak keperdataan dan sertipikat sebagai keputusan tata usaha negara, tetapi mengakibatkan sertipikat menjadi cacat hukum administrasi, sehingga digunakan sebagai data pendukung dalam proses permohonan pembatalan hak atas tanah. Ketiga, upaya pencegahan kasus sertipikat ganda dengan cara: (1) proses pembuatan peta pendaftaran sistem tunggal dengan Pemetaan Index Graphis (GIM); (2) pembinaan pegawai; (3) sosialisasi PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Upaya penyelesaian kasus sertipikat ganda melalui Mediasi dan Lembaga Peradilan, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran:
Lihat konten
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak:
Nomor Panggil:
Eksemplar: 6
No. Kode Status
1. 97p18566 Tersedia
2. 97p18570 Tersedia
3. 97p18567 Tersedia
4. 97p18568 Tersedia
5. 97p18569 Tersedia
6. 97p18565 Tersedia