PERPUSTAKAAN

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Kegiatan pembangunan memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan dimaksud. Pada satu pihak tuntutan pembangunan akan tanah sudah sedemikian mendesak sedangkan pada lain pihak sebagian besar warga masyarakat juga memerlukan tanah tersebut sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya. Berbagai kegiatan pembangunan juga dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dan salah satu diantaranya Pembangunan Jalan Tol. Kegiatan pembangunan Jalan Tol tersebut berguna untuk memperlancar lalu lintas menuju Bandara Kwala Namu serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Lubuk Pakam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Deli Serdang, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol tersebut serta solusi yang ditempuh untuk mengatasinya serta untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif, dengan mendeskripsikan tentang fenomena atau keadaan yang terjadi saat ini berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah, kendala-kendala dan solusi yang dihadapi serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengadaan tanah tersebut. Data dicari dengan teknik wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap Panitia Pengadaan Tanah serta masyarakat yang terkena ganti rugi.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Deli Serdang sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahap yang tidak sesuai adalah tahap pemberian ganti rugi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi meliputi dana yang tidak mencukupi, tidak adanya kesepakatan tentang besarnya ganti rugi, penolakan masyarakat, presepsi masyarakat terhadap pembangunan Jalan Tol, rumitnya pembebasan tanah Instansi Pemerintah, penilaian tanah yang terlalu rendah, surat tanah tidak sesuai dengan lapangan, tidak adanya penghargaan terhadap nilai sertipikat, serta pemilik tanah yang tidak berada di tempat Tanggapan masyarakat Desa Perbarakan setuju dengan besarnya nilai ganti rugi namun merasa kecewa dengan lamanya pemberian ganti rugi tersebut.