ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
Menuju Masyarakat Mandiri - Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial
Pengarang: Tim Crescent;Asep Saefuddin
Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama
Tempat Terbit: Jakarta
Tahun Terbit: 2003
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: xli, 182 hlm.: ilus.; 20 cm
Subjek: Masyarakat
Jenis Bahan: Buku
Abstrak:
Krisis pada pertengahan 1997 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 49,5 juta jiwa, namun seiring berjalannya waktu dan membaiknya perekonomian. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 37,5 juta jiwa (18,2 % dari jumlah penduduk ) pada agustus 1999, dimana sekitar 12,4 juta jiwa Berada didaerah perkotaan dan 25, 1 juta jiwa didaerah pedesaan. Dampak keseluruhan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah bertambahnya jumlah rumah tangga miskin di pedesaan, maupun di perkotaan, rusaknya struktur sosial yang disebabkan hilangnya pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan sosial. Jalan keluar yang di tempuh oleh pemerintah salah satunya adalah melaksanakan Program JPS (Jaringan Pengaman Sosial ) dalam jangka pendek, program JPS merupakan usaha-usaha penyelamatan (rescue), dan diharapkan dalam jangka panjang dapat mengembalikan ekonomi masyarakat menjadi sehat, dan akhirnya tumbuh dengan baik, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara. Pola JPS yang dahulu dijalankan bersifat sentralistik ,sedangkan nuansanya cenderung berubah dengan adanya tuntutan otonomi daerah. Untuk itu, diperlukan upaya penyesuaian dengan perkembangan zaman. Sejak Januari 2001, penyelenggaraan pemerintah telah disesuaikan dengan undang-undang No. 22/1999. Kewenangan pengambilan keputusan dan tanggung jawab Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya Berada di tangan pemerintah Daerah bersama DPRD, termasuk penyelenggaraan Pelayanan bagi rakyat miskin. Program-program yang berdampak nasional, seperti misalnya pelayanan sosial dasar terhadap masyarakat, tidak mungkin lagi dilakukan secara top down. Hal ini perlu untuk menangkap karakteristik-karakteristik lokal yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainya. Maka, program-program tersebut harus dirumuskan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, LSM, swasta, masyarakat , dan pihak-pihak lain yang terlibat sehingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain bernuansa etika, pemberian pelayanan dasar dalam rangka pembangunan kualitas manusia sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia yang memiliki nilai ekonomis, dan adalah tumpuan upaya mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin harus ditolong karena secara eksplisit pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Karena itu, pemberian pelayanan sosial dasar khususnya bagi masyarakat miskin perlu mendapat perhatian yang serius, dan perlu di dukung keterlibatan aktif para stakeholder di tiap daerah serta di dukung pemerintah pusat.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak: 600 - M
Nomor Panggil: 631 Cre m
Eksemplar: 3
No. Kode Status
1. 08L1527 Tersedia
2. 08L1528 Tersedia
3. 08L1529 Tersedia