PERPUSTAKAAN

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kebijakan baru wujud penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha melalui aplikasi online single submission. Permasalahannya, di Kabupaten Semarang ditemukan keluhan ketidaksiapan pelaksanaan kebijakan tersebut yang berdampak pada kecepatan dan keakuratannya. Mekanisme yang digunakan di Kabupaten Semarang adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang, (2) pra kondisi ideal apa yang dibutuhkan untuk penerbitan PKKPR, (3) bagaimana peran para pihak yang terkait dalam pelaksanaannya, dan (4) bagaimana sistem integrasi serta hubungan para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa: (1) wawancara terhadap DPMPTSP, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan DPU, Kantor Pertanahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta pelaku usaha, (2) observasi terhadap aplikasi OSS dan iklim perizinan yang berjalan di Kabupaten Semarang, serta (3) studi dokumen pada produk PKKPR dan regulasi yang mengikat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan PKKPR di Kabupaten Semarang untuk kegiatan berusaha diselenggarakan melalui aplikasi OSS dan belum efektif, sedangkan pelaksanaan PKKPR untuk kegiatan non berusaha dan strategis nasional belum berjalan. Dibutuhkan pra kondisi ideal untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan PKKPR di Kabupaten Semarang berupa pembenahan regulasi yang menjelaskan kewenangan secara spesifik, ketersedian RDTR untuk mempercepat penerbitan KKPR, tervalidasinya data LSD dengan RTRW ter-update, kesiapan aplikasi OSS dalam hal integrasi data, penyimpanan data, dan kontrol kualitas, pembentukan FPR, dan masuknya item pelaksanaan PKKPR dalam tupoksi jabatan fungsional. Penelitian ini dilengkapi dengan peta permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan KKPR melalui aplikasi OSS dan merumuskan alternatif solusi untuk mencegah timbulnya permasalahan yang baru serta mengatasi permasalahan yang ada terkait pelaksanaan KKPR melalui aplikasi OSS.