ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
ERBANDINGAN STRATEGI KEBERHASILAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara)
Pengarang: MAYCKEL R NJOMA
Penerbit: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2021
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: xv, 55 hlm. ; ilus. ; 29 cm
Subjek: PTSL, 5M, Strategi Keberhasilan
Jenis Bahan: Skripsi
Abstrak:
Strategi keberhasilan pelaksanaan kegiatan PTSL vang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Sabupaten Halmahera Tengah berbeda dengan Kantor-Kantor Pertanahan lainya yang ada d Drovinsi Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Man, Machine, Material, Money dan Method(SM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara, untuk mengetahui perbandingan strategi pelaksanaan kegiatan PTSL tanun 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara dan untuk mengetahui solusi dari kendala dan hambatan vang didapat dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data nenelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik ananssis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Man, Machine, Material, Money. dan Method(5M) vang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan PTSL tahun 2020 sudah sangat baik dan memadai. Terbukti dari target PBT dan SHAT yang diberikan, bisa diselesaikan dengan memadukan unsur manajemen 5M tersebut. Keberhasilan yang didapatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara pada kegiatan PTSL tahun 2020, tidak lepas dari strategi-strategi yang dipakai oleh kedua Kantor tersebut. Strategi yang dipakai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yaitu melakukan pereneanaan yang matang, pemilihan Desa untuk penlok yang dianggap mudah untuk peningkatan kualitas data, pembuatan Peta Kerja untuk semua Desa yang menjadi penlok PTSL sebelum dilaksanakan pengambilan data, pembuatan target harian yang harus dicapai oleh Satgas Fisik maupaun Satgas Yuridis, koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam kegiatan PTSL, dan juga perlunya peran dari Kepala Kantor dalam melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan dorongan semangat kepada para petugas agar selalu semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan untuk menyelesaikan target yang diberikan sedangkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, strategi yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PTSL yaitu pemilihan Desa untuk penlok PTSL dengan melihat mudahnya peningkatan kualitas data, pembuatan Peta Kerja untuk semua Desa yang menjadi penlok PTSL sebelum melakukan pengambilan data di lapangan, pembagian tim baik Satgas Fisik maupun Yuridis dengan cara menempatkan petugas di lapangan dan juga petugas yang tinggal di Kantor untuk melaksanakan pekerjaan studio, adanya kolaborasi antara Satgas Fisik dan Yuridis pada saat pelaksanaan pengambilan dan pengolahan data, dan peran Kepala Kantor Pertanahan dalam memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada petugas serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan PTSL. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua Kantor tersebut rata-rata pada kegiatan teknis di lapangan, yaitu masih terdapat bidang-bidang tanah yang tidak diketuhui batas dan pemiliknya, solusinya tetap dilakukan pengukuran dengan cara melakukan deliniasi terhadap bidang-bidang tanah tersebut, masih terdapat masyarakat yang tidak mau untuk mensertipikatkan tanah mereka, solusinya tetap dilakukan pengukuran dan masuk dalam output PTSL K3.3, masih terdapat bidang-bidang tanah yang tumpang tindih padahal sudah terpetakan, solusinya dilakukan pengecekan di lokasi dan memastikan bahwa bidang tanah tersebut sudah sesuai dan tidak tumpang tindih, masih terdapat Desa yang belum memiliki PBB. solusinya melakukan koordinasi dengan Dinas terkait yaitu BKAD untuk kemudian mengeluarkan surat keterangan yang memuat tentang NJOP dan masih terdapat NIK yang tidak bisa link atau terbaca pada saat melakukan pendaftaran, solusinya melakukan koordinasi dengan DISDUKCAPIL untuk dapat melakukan verifikasi terhadan NIK yang tidak bisa di link atau tidak bisa terbaca, untuk kemudian bisa di link dan bisa terbaca pada saat didaftarkan.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Referensi
Nomor Rak: 340 - P
Nomor Panggil: 346.043.8 May P
Eksemplar: 1
No. Kode Status
1. 21SM0750 Tidak Dipinjamkan