PERPUSTAKAAN

Integrasi pelayanan perpajakan tanah merupakan kegiatan pembauran atau penyatuan data PBB-P2 dan BPHTB dengan data Subjek dan Objek Bidang Tanah Terdaftar yang dimiliki pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Saat ini pelayanan publik masih membutuhkan proses yang berbelit-belit dan waktu yang cukup lama. Maka dari itu pentingnya integrasi layanan perpajakan tanah diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan perpajakan tanah dan pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendriskipsikan proses integrasi layanan perpajakan tanah, (2) Mengetahui proses pelayanan peralihan hak atas tanah sebelum dan setelah dilakukan integrasi layanan perpajakan tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menggambarkan proses integrasi dan perbedaan pelayanan peralihan hak atas tanah setelah layanan terintegrasi. Hasil dari penelitian ini proses integrasi layanan perpajakan tanah di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan 2(dua) tahap yaitu: tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Kegiatan integrasi berjalan dengan lancar dan saat ini layanan pajak tanah telah digunakan oleh Kantor BPKPD maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Proses layanan peralihan hak atas tanah sebelum dilakukan integrasi layanan perpajakan tanah cenderung menimbulkan potensi adanya pemalsuan BPHTB dan potensi hilangnya pendapatan daerah sedangkan setelah dilakukan integrasi pemalsuan BPHTB dan hilangnya pendapatan daerah dapat di minimalisasi. Dalam SPPT PBB sudah tercantum nomor hak sertipikat hak atas tanah yang mana hal tersebut belum tercantum ketika layanan belum terintegrasi.