ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH PADA LAHAN GAMBUT (Studi di Kelurahan Air Hitam, Kota Pekanbaru)
Pengarang: Fadhli Rasyid Pane
Penerbit: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2021
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: xiv, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
Subjek: Pendaftaran Tanah
Jenis Bahan: Skripsi
Abstrak:
Adanya pertentangan antara kebijakan penghentian pemberian izin baru pada kawasan hutan, dan gambut dengan pendaftaran tanah. Di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki program pendaftaran tanah melalui PTSL dengan percepatan atas perintah Inpres Nomor 2 Tahun 2018, sehingga proses pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia dapat diselesaikan. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya melindungi keberadaan lahan gambut yang memiliki fungsi ekologi, sehingga perlu dikendalikan perubahan dan penguasaan lahan-lahan tersebut dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2019, disertai kebijakan peta indikatif penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengimplementasikannya berbeda, dengan perintah yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019 terhadap proses pendaftaran tanah, maka diperlukan strategi penyelesaian pendaftaran tanah pada lahan gambut terkhusus di kawasan APL PIPPIB lahan gambut. Masyarakat yang memiliki tanah di Kelurahan Air Hitam tidak dapat menyelesaikan proses penerbitan izin dan pendaftaran tanah, sebelum pihak yang berkepentingan memperoleh surat tanggapan klarifikasi dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya tumpang tindih regulasi mengenai pendaftaran tanah, gambut, dan PIPPIB, dan mengetahui struktur P4T terhadap kebijakan penataan ruang, dan PIPPIB. Penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam penetuan sampel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis komparasi, dan pendekatan spasial dengan teknik overlay. Hasil kajian regulasi dengan analisis komparasi menigindikasikan terjadinya tumpang tindih peraturan dalam impelementasinya. Hasil analisis overlay data spasial yang dilakukan menunjukkan luas wilayah terdampak sekitar 66% terhadap luas Kelurahan Air Hitam, dan juga tidak dimuat dalam RTRW Provinsi Riau tahun 2018, sedangkan pada RTRW Kota Pekanbaru tahun 2020 hanya memuat kawasan lindung gambut yang tidak sesuai secara keseluruhan. Kesimpulannya, adanya kontestasi kebijakan di bidang pertanahan dan ketidakpastian persyaratan objek pengecualian kebijakan PIPPIB terhadap hasil permohonan klarifikasi. Rekomendasi kebijakan pertanahan diperlukan sebagai bahan strategi penyelesaian pendaftaran tanah pada APL PIPPIB lahan gambut yaitu: (1) pelayanan pertanahan terpadu; (2) penataan kebijakan pertanahan; dan (3) gugatan ke pengadilan tata usaha negara.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Referensi
Nomor Rak: 340 - S
Nomor Panggil: 346.043 8 PAN s
Eksemplar: 1
No. Kode Status
1. 21SM0789 Tidak Dipinjamkan