PERPUSTAKAAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan perubahan dalam pelayanan pertanahan. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penerapan pemerintahan yang baik dengan menggunakan teknologi guna meningkatkan pelayanan publik yang disebut e- government. Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan publik membutuhkan suatu perubahan terhadap sistem manual yang selama ini dilakukan dalam penyimpanan dan pengelolaan Warkah Pertanahan. Hal ini dikarenakan sistem tersebut kurang efektif dan efisien sehingga membutuhkan waktu dan tenaga dalam pengelolaannya. Salah satu langkah strategis yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN yaitu memulai kegiatan digitalisasi warkah pertanahan dalam Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan digitalisasi Warkah Pertanahan. Kegiatan tersebut pertama kali dilakukan dalam program PTSL pada tahun 2020 dengan target mencapai 30.000 bidang. Tahun 2021, target tersebut bertambah menjadi 44.600 bidang sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk percepatan digitalisasi Warkah Pertanahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan digitalisasi warkah pertanahan tahun 2020 dan menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman guna mengetahui strategi yang tepat untuk percepatan digitalisasi warkah pertanahan tahun 2021. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dianalisis dengan SWOT guna mengetahui strategi percepatan digitalisasi Warkah Pertanahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan digitalisasi warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan mengacu pada Surat Edaran Sekretariat 100.TU.02.01/VIII/2019, 2) Strategi yang dapat digunakan oleh Kantor Pertanahan Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor 5/SE- Kabupaten Magetan berdasarkan analisis SWOT yaitu mempertahankan cara penyelesaian target digitalisasi pada tahun sebelumnya, memaksimalkan bantuan dari kelompok Masyarakat, meningkatkan quality control terhadap hasil digitalisasi, dan mengajukan permohonan penyelesaian ditalisasi warkah pertanahan dengan pihak ketiga melalui Kanwil ATR/BPN.