ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) DI KABUPATEN BEKASI
Pengarang: STEVEN LOUDY
Penerbit: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2021
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: xvi, 81 hlm. ; ilus. ; 29 cm
Subjek: Pengadaan Tanah
Jenis Bahan: Skripsi
Abstrak:
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) tidak selalu berjalan dengan baik. Walaupun kegiatan pelaksanaan pengadaan tanahnya sudah mencapai 98%, tetapi dalam proses ganti kerugian mengalami hambatan khususnya untuk penyelesaian ganti kerugian tanah sisa. Terhadap tanah sisa tersebut ada yang dapat diberikan ganti kerugian dan ada yang tidak dapat diberikan ganti kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor utama yang menjadi persoalan dalam ganti kerugian tanah sisa pada pengadaan tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bekasi dan untuk mengetahui solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi persoalan penyelesaian ganti kerugian tanah sisa pada pengadaan tanah KCJB di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan KCJB di Kabupaten Bekasi terdapat faktor utama yang menjadi persoalan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai ganti kerugian tanah sisa pada masyarakat yang terkena dampak, dalam hal ini panitia pelaksana mengalami kendala dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ganti kerugian tanah sisa sebelum mencapai kesepakatan. Solusi untuk penyelesaian ganti kerugian tanah sisa pada pengadaan tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bekasi bagi instansi dapat menerapkan aturan berdasarkan pada pasal 70 ayat (2) melengkapi aturan sebelumnya yaitu dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dan tidak dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan ganti kerugian. Selanjutnya pada pasal 70 ayat (3) dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari 100 m2 (seratus meter persegi) dapat diberikan ganti kerugian setelah mendapat kajian dari pelaksana pengadaan tanah bersama instansi yang memerlukan tanah dan tim teknis terkait. Adapun ganti rugi tanah sisa yang tidak sesuai dengan aturan pemberian ganti rugi upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak yang berhak terhadap tanah-tanah sisa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu permohonan dari pihak yang berhak atas tanah sisa tersebut dan melalui gugatan perdata biasa atau gugatan perdata biasa atau gugatan perwakilan/kelompok ke Pengadilan Negeri setempat. Kedua upaya tersebut berlaku untuk tanah sisa yang masih dapat ditanami maupun tanah sisa yang tidak dapat ditanami atau dipergunakan seperti pada awalnya.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Referensi
Nomor Rak: 340 - P
Nomor Panggil: 346.044 STE p
Eksemplar: 1
No. Kode Status
1. 21SM0776 Tidak Dipinjamkan