ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.
Pengarang: Maria S.W. Sumardjono;Nurhasan Ismail dkk
Penerbit: Fakultas Hukum UGM- UGM University Press
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2014
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 979-420-763-2
Kolasi: xvi, 236 hlm. ; ilus. ; 21 cm
Subjek: Undang-Undang;Penataan Ruang dan SDA
Jenis Bahan: Buku
Abstrak:
Sebagian besar penerimaan negara hingga saat ini disumbang oleh sumber daya alam. Demikian pentingnya arti sumber daya alam itu sehingga
pengelolaannya diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Ketika pengelolaan sumber daya alam itu kemudian diatur dalam berbagai undang-undang, yang terjadi adalah bahwa peraturan perundang- undangan terkait sumber daya alam tersebut tidak konsisten, bahkan saling tumpang tindih dan bertentangan dengan segala implikasinya.
Perihal tersebut telah berulang kali dibicarakan dalam berbagai forum temu ilmiah, bahkan kemudian diangkat dan menjadi salah satu konsiderans (huruf d) dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun demikian, belum banyak studi yang mengulas tentang sinkronisasi horizontal peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam itu secara komprehensif.
Kajian ini difokuskan pada telaah kritis aspek hukum terhadap dilema yang "dimunculkan" oleh frasa "sumber daya alam lainnya" pada Pasal 33 UU
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan perintah pengaturan lebih lanjut penatagunaan "sumber daya alam lainnya" tersebut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kajian dilakukan dengan melakukan persandingan 12 UU terkait sumber daya alam yang disigi dari tujuh kriteria yakni: (1) orientasi (eksploitasi atau konservasi); (2) keberpihakan (pro-rakyat atau pro-kapital); (3) pengelolaan (sentralistik/desentralistik, sikap terhadap pluralisme hukum) dan implementasinya (sektoral, koordinasi, orientasi produksi); (4) perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat [MHA], penyelesaian sengketa); (5) pengaturan good governance (partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas); (6) hubungan orang dan sumber daya alam (hak atau ijin); dan (7) hubungan negara dan sumber daya alam.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak: 330 - P
Nomor Panggil: 333.7 Sum P
Eksemplar: 3
No. Kode Status
1. 21SD19142 Sedang dipinjam sampai 4 April 2022
2. 21SD19143 Tersedia
3. 21SD19144 Tersedia