PERPUSTAKAAN

Penguasaan/pemilikan tanah di Surabaya ditandai fenomena unik tanah pemukiman warga di atas "tanah negara" berdasarkan bukti surat ijo. Pemanfaatan tanah dengan legalitas Izin Pemakaian Tanah (IPT) itu pada awalnya tidak ada permasalahan, namun memasuki era Reformasi (1999) muncul banyak kendala sebab warga penghuni pemegang menuntut hak milik atas tanah dan di sisi lain dalam perkembangannya pemerintah kota Surabaya memiliki rencana penggunaan lain terhadap tanah tersebut.
Buku yang diangkat dari disertasi ini berupaya memahami dan menjelaskan konteks penguasaan dan konflik tanah surat ijo di Surabaya di dalam kerangka reforma agraria. Buku ini menunjukkan bahwa fenomena tanah surat ijo merupakan penjelmaan dari sistem sewa tanah zaman kolonial. Keberlanjutan tanah surat ijo pada masa Indonesia merdeka sampai dengan lahirnya UUPA 1960 tidak mengakhiri ketidakjelasan status tanah tersebut di dalam kerangka hukum tanah nasional.
Penquasaan tanah berbasis surat ijo masih mencerminkan sifat asalnya, dan tidak dapat direorganisasi sebagaimana lazimnya, sehingga disebut Reforma Agraria Setengah Hati; sekaligus ia khas sehingga bisa disebut sebagai sistem tanah di "Republik Surabaya". Secara internal ada keragaman jenis dan "status tanah" surat ijo, baik dari segi historis, legal-formal, maupun realitas. Terdapat berbagai kepentingan kompetitif terhadap tanah tersebut hingga saat ini.